– Pemerintah tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dana tersebut dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, penyiapan dana dalam bentuk PMN ini sebagai upaya mengatasi masalah pembengkakan biaya (
) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB.
”Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 triliun kurang lebih,” kata Tiko dikutip dari
, Kamis (29/9/2022).
sedang dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sementara pekan depan pihaknya akan mengadakan rapat komite untuk menyiapkan skema pijamannya.
kan kita sedang audit BPKP, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayai ada dari PMN melalui Perpres, dan dari pinjaman juga. Itu sedang kita skemakan,” kata Tiko.
Tiko menambahkan, perkiraan PMN Rp 3,2 triliun ini nantinya akan disalurkan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero).”Itu kewajiban kita sebagai pemegang saham KAI, karena memang KAI harus setor, enggak ada proyek yang enggak ada ekuitasnya. Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN. Ya tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI. Karena Covid-19, KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya,” tutupnya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Kompas.com
[caption id="attachment_271396" align="alignleft" width="880"]

Miniatur kereta cepat jakarta-semarang (cnnindonesia.com)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dana tersebut dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, penyiapan dana dalam bentuk PMN ini sebagai upaya mengatasi masalah pembengkakan biaya (
cost-overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB.
”Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 triliun kurang lebih,” kata Tiko dikutip dari
Kompas.com, Kamis (29/9/2022).
Baca: Kereta Cepat Jakarta-Semarang Jadi Proyek Perioritas 2022
Tiko mengungkapkan, saat ini masalah
cost overrun sedang dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sementara pekan depan pihaknya akan mengadakan rapat komite untuk menyiapkan skema pijamannya.
”Jadi
cost overrun kan kita sedang audit BPKP, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayai ada dari PMN melalui Perpres, dan dari pinjaman juga. Itu sedang kita skemakan,” kata Tiko.
Baca: Pemkab Blora Dorong Percepatan Pengembangan Stasiun Cepu dan Reaktivasi Jaringan Kereta Api
Tiko menambahkan, perkiraan PMN Rp 3,2 triliun ini nantinya akan disalurkan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero).
”Itu kewajiban kita sebagai pemegang saham KAI, karena memang KAI harus setor, enggak ada proyek yang enggak ada ekuitasnya. Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN. Ya tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI. Karena Covid-19, KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya,” tutupnya.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com