KPU Bantah 105 Juta Datanya Bocor

[caption id="attachment_314388" align="alignleft" width="1280"] Akun Bjorka yang menjual diduga dta milik KPU (Tangkapan Layar)[/caption] MURIANEWS, Jakarta – Komisi  Pemilihan Umum (KPU) membantah bahwa sebanyak 105 juta dapa penduduk yang berasal dari instansinya diduga bocor. Tidak hanya itu, data tersebut diduga juga diperjual belikan dalam forum online Breached Forums. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon mengatakan, setelah mendapatkan laporan itu, pihaknya langsung melakukan analisis data. ”Setelah kami analisis, coding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (7/9/2022). Sementara Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik mengatakan, ada beberapa perbedaan antara data yang bocor tersebut dan data resmi milik KPU. Baca: 105 Juta Data Penduduk dari KPU Diduga Bocor ”Melihat header dari tampilan data tersebut (di forum Breached), itu bukan header data yang biasa ditampilkan oleh KPU,” kata Idham. Dia juga mengatakan bahwa Header yang berada di Breached Forum itu tercatat mulai dari jenis kelamin, Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan disabilitas. ”Biasanya kami dalam menampilkan data itu dengan kolom kelamin, nomor KK, NIK, dan ‘difabel’,” sambung dia. Kemudian, ia juga menyoroti munculnya kolom usia dalam data bocor di forum Breached, Menurut Idham, kolom usia tak pernah ada dalam data Sidalih (Sistem Data Pemilih) mana pun. Dia juga memberi contoh soal kode identitas wilayah yang menurutnya tidak sesuai dengan kode yang digunakan KPU RI. Baca: KPU Grobogan Bakal Punya Kantor Baru ”(Misalnya), melihat dari ID provinsi, kecamatan, dan kelurahan, itu (data di forum Breached) bukan ID yang biasa kami tampilkan. Bahkan, kalau melihat data tersebut, Sulawesi Selatan ID-nya bukan itu,” ujar Idham. Dia juga mengklaim bahwa data keanggotaan partai politik masih aman. Termasuk aplikasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) yang saat ini sedang dipakai menghimpun identitas keanggotaan dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024. ”Ini tentu menjadi perhatian kami dan kami akan sampaikan di forum rapat pleno. Yang jelas ini bukan data dari KPU. Itu bukan data milik KPU. Data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan,” pungkasnya.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Kompas.com