MURIANEWS, Jakarta – Badan Anggaran DPR RI meminta kepada pemerintah agar kompensasi bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax dihapus. Hal ini lantaran yang membuat negara banyak mengeluarkan anggaran bukan pada subsidinya, tetapi lebih pada kompensasinya.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Pemerintah mengatakan, sebenarnya yang memberatkan anggaran negara saat ini bukan subsidi tetapi kompensasi. Said menambahkan kompensasi itu yang dinikmati oleh orang-orang penting.
”Dan lebih terkejut lagi, subsidi BBM itu hanya Rp 74,9 triliun, yang berat itu Rp 273 triliun untuk kompensasi. Yang besar itu sebenarnya kompensasinya, bukan subsidinya. Kompensasi itu dinikmati oleh Ketua Banggar, Dirjen Pajak, semua kita menikmati kompensasi,” ujarnya, dikutip dari detik.com, Selasa (30/8/2022).
Baca: Ini Harga Pertalite, Solar dan Pertamax Jika Tidak Disubsidi Pemerintah
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk menghapus kompensasi Pertamax. Mengingat nilainya yang telah melonjak dari tahun ke tahun.
Warga membeli BBM jenis pertamax di SPBU Bulu, Jepara Kota, Kabupaten Jepara, Senin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta – Badan Anggaran DPR RI meminta kepada pemerintah agar kompensasi bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax dihapus. Hal ini lantaran yang membuat negara banyak mengeluarkan anggaran bukan pada subsidinya, tetapi lebih pada kompensasinya.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Pemerintah mengatakan, sebenarnya yang memberatkan anggaran negara saat ini bukan subsidi tetapi kompensasi. Said menambahkan kompensasi itu yang dinikmati oleh orang-orang penting.
”Dan lebih terkejut lagi, subsidi BBM itu hanya Rp 74,9 triliun, yang berat itu Rp 273 triliun untuk kompensasi. Yang besar itu sebenarnya kompensasinya, bukan subsidinya. Kompensasi itu dinikmati oleh Ketua Banggar, Dirjen Pajak, semua kita menikmati kompensasi,” ujarnya, dikutip dari detik.com, Selasa (30/8/2022).
Baca: 
