DPR Usul Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri di PTN Dihapus
Murianews
Kamis, 25 Agustus 2022 08:58:13
MURIANEWS, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi X Dede Yusuf mengusulkan agar proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dihapuskan. Hal ini menyusul terjadinya kasus suap yang menimpa Rektor Universitas Lampung (Unila) dan ditangkap oleh KPK.
Menurutnya, keleluasaan kampus dalam menerima mahasiswa baru lewat jalur mandiri perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan jalur mandiri tersebut.
Karenanya, pemerintah bersama PTN di seluruh wilayah Indonesia harus menyadari bahwa sejatinya Jalur mandiri adalah afirmasi untuk mahasiswa atau calon mahasiswa baru dengan kebutuhan khusus.
Misalnya dari daerah tertinggal, mahasiswa tidak mampu, atau terkendala persoalan lainnya. Dede bahkan mengusulkan agar penerimaan jalur mandiri dihapuskan.
Baca: KPK Temukan Bukti Uang Miliaran dalam Kasus Suap Rektor Unila”Baiknya memang jalur mandiri di PTN itu dihapus saja. Diganti dengan test seleksi resmi, gelombang 1, 2, dan 3. Dengan biaya semester progresif, jadi jelas dan terukur,” katanya, dikutip dari
Kompas.com, Kamis (25/8/2022).
Sehingga tidak terjadi lobby-lobby bawah tangan. Dan transparan penggunanya. Selain itu, tak hanya di dalam penerimaan mahasiswa baru saja namun juga dalam proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, maupun dalam kenaikan pangkat di lingkungan PTN.
Baca: Rektor Unila Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap PMBSedangkan untuk jalur afirmasi, juga harus diperuntukkan untuk siswa berbakat dalam bidang non-akademik seperti olahraga, pramuka, seni, dan sebagainya. Kemudian juga untuk siswa berkebutuhan khusus dan atau mahasiswa dari daerah 3T."Patut diingat, seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, baik melalui jalur mandiri atau pun regular. Jangan sampai perilaku koruptif pejabat kampus merampas hak-hak warga negara atas pendidikan,” pungkasnya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Kompas.com
[caption id="attachment_310950" align="alignleft" width="880"]

Ilustrasi mahasiswa baru (Freepik)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi X Dede Yusuf mengusulkan agar proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dihapuskan. Hal ini menyusul terjadinya kasus suap yang menimpa Rektor Universitas Lampung (Unila) dan ditangkap oleh KPK.
Menurutnya, keleluasaan kampus dalam menerima mahasiswa baru lewat jalur mandiri perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan jalur mandiri tersebut.
Karenanya, pemerintah bersama PTN di seluruh wilayah Indonesia harus menyadari bahwa sejatinya Jalur mandiri adalah afirmasi untuk mahasiswa atau calon mahasiswa baru dengan kebutuhan khusus.
Misalnya dari daerah tertinggal, mahasiswa tidak mampu, atau terkendala persoalan lainnya. Dede bahkan mengusulkan agar penerimaan jalur mandiri dihapuskan.
Baca: KPK Temukan Bukti Uang Miliaran dalam Kasus Suap Rektor Unila
”Baiknya memang jalur mandiri di PTN itu dihapus saja. Diganti dengan test seleksi resmi, gelombang 1, 2, dan 3. Dengan biaya semester progresif, jadi jelas dan terukur,” katanya, dikutip dari
Kompas.com, Kamis (25/8/2022).
Sehingga tidak terjadi lobby-lobby bawah tangan. Dan transparan penggunanya. Selain itu, tak hanya di dalam penerimaan mahasiswa baru saja namun juga dalam proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, maupun dalam kenaikan pangkat di lingkungan PTN.
Baca: Rektor Unila Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap PMB
Sedangkan untuk jalur afirmasi, juga harus diperuntukkan untuk siswa berbakat dalam bidang non-akademik seperti olahraga, pramuka, seni, dan sebagainya. Kemudian juga untuk siswa berkebutuhan khusus dan atau mahasiswa dari daerah 3T.
"Patut diingat, seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, baik melalui jalur mandiri atau pun regular. Jangan sampai perilaku koruptif pejabat kampus merampas hak-hak warga negara atas pendidikan,” pungkasnya.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com