Rabu, 28 Februari 2024

Emak-emak Miskin Melahirkan Ditanggung Pemerintah, Ini Perintah Jokowi

Murianews
Sabtu, 16 Juli 2022 09:32:45
Foto: Ilustrasi ibu setelah melahirkan (freepik.com)
[caption id="attachment_297114" align="alignleft" width="880"]Emak-emak Miskin Melahirkan Ditanggung Pemerintah, Ini Perintah Jokowi Foto: Ilustrasi ibu setelah melahirkan (freepik.com)[/caption] MURIANEWS, Jakarta – Emak-emak yang masuk dalam kategori fakir dan miskin apabila melahirkan, semua proses pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah. Penanggungan biaya persalinan itu tertuang dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Karena itu, Presiden Jokowi pun meminta kepada semua instansi terkait untuk menyukseskan program tersebut. Terutama dalam hal ini adalah kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Kementerian Sosial (kemensos), Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk kemendagri, Jokowi meminta agar memfasilitasi kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi ibu hamil dan keluarganya. Kemudian menyediakan akses data penduduk berbasis NIK untuk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Program Jampersal. Baca: Pengumuman! Emak-emak Miskin yang Melahirkan Dibiayai Pemerintah ”Menugaskan gubernur dan bupati/wali kota untuk mengusulkan peserta Program Jampersal yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Inpres tersebut, dikutip Murianews, Sabtu (16/7/2022). Mendagri juga diminta menugaskan gubernur dan bupati/wali kota untuk memfasilitasi pemenuhan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam mendukung Program Jampersal. Baca: Kadin Protes Rencana Cuti Melahirkan Minimal 6 Bulan dalam RUU KIA Selanjutnya kepada Menteri Sosial (Mensos) untuk melakukan percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) hasil verifikasi. Kemudian melakukan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penetapan peserta Program Jampersal sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan secara berkala. ”Melakukan penetapan peserta Program Jampersal sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan berdasarkan usulan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjut Inpres tersebut.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar

Baca Juga

Komentar