Menteri Ramai-Ramai Minta Tambahan Anggaran ke Banggar DPR

MURIANEWS, Jakarta – Sejumlah menteri ramai-ramai meminta tambahan anggaran pagu indikatif 2023. Para menteri pun datang ke Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk meminta tambahan anggaran tersebut.

Masing-masing mempunyai usulan tambahan anggaran yang berbeda, yakni mulai dari puluhan  miliar hingga triliunan rupiah.

Menteri yang meminta tambahan anggaran pagu indikatif 2023 itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sebesar Rp 24,34 miliar. Rencananya, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) nusantara dan pengamanan penyelenggaraan pemilu 2024.

“Kami ingin mengusulkan melalui forum yang tepat ini tambahan anggaran sebesar Rp24,34 miliar, untuk persiapan pembangunan IKN,” ujar Menkopolhukam, Mahfud MD dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (6/6/2022), dikutip dari Bisnis.com, Selasa (7/6/2022).

Baca: Bikin Heboh, Menko Marves Minta Tambahan Anggaran Menkeu Rp 178 Miliar, untuk Apa?

Kemudian Kemenko Bidang PMK sebesar Rp50 miliar yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, kesehatan dan kependidikan, serta revolusi mental yang masuk dalam kegiatan prioritas nasional. Selain itu juga akan digunakan untuk program dukungan manajemen.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 50 miliar. Dan insya Allah di antara Kemenko yang lain, dengan usulan ini kita masih tetap yang paling kecil," kata Muhadjir.

Kemenko Bidang Perekonomian sebesar Rp82,20 miliar. Dengan usulan tambahan tersebut, maka rincian angkanya adalah program koordinasi kebijakan bertambah Rp 77,2 miliar dan program dukungan manajemen bertambah sebesar Rp 5 miliar.

Baca: Heboh! Menag Yaqut Usul Tambahan Dana Operasional Haji Sebesar 1,5 Triliun

“Kami mengusulkan adanya tambahan anggaran karena tambahan anggaran itu ada beberapa penugasan yang angka besarnya berada pada transformasi kelembagaan kawasan ekonomi khusus,” katanya Air Langga Hartanto dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI.
Selanjutnya Kementerian Agama juga mengusulkan tambahan anggaran untuk operasional haji 2022 dengan nilai Rp 1,5 triliun. Namun, anggaran ini diluar dari pagu indikatif 2023.Kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 29 miliar.Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk memaksimalkan beberapa program kebijakan, pembinaan profesi dan tata kelola ASN."Kami telah menghitung anggaran yang dibutuhkan, namun dengan ditetapkan pagu indikatif saat ini kami harus melakukan penyesuaian terhadap beberapa rencana kerja dengan memperhatikan kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan alokasi pagu indikatif yang ada, maka kami mengajukan usulan tambahan Rp 29.023.428.000," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/6/2022), dikutip dari detik.com.Tidak ketinggalan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga meminta tambahan pagu indikatif 2023 sebesar Rp 32 triliun. Bahkan tabahan anggaran itu diakui sudah disetujui dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI."Untuk pagu indikatif TNI tahun 2023 ada penurunan (dibandingkan 2022) yaitu hanya Rp103 triliun. Kami juga mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2023 sejumlah Rp32 triliun," kata Jenderal Andika. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Kompas.com, Bisnis.com, Detik.com