DPR Minta Kemenag Akhiri Praktik Pemotongan BOP
Murianews
Kamis, 2 Juni 2022 12:07:52
MURIANEWS, Jakarta – Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) melakukan rapat kerja, di kompleks parlemen, Kamis (2/6/2022). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk mengakhiri praktik pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren (
BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hal ini menyusul adanya temuan ICW terkait dengan potongan BOP di salah satu Pondok Pesantren di Jawa Timur dan daerah lain yang sempat mencuat ke publik.
"Kami berharap Gus Yaqut punya legacy tersendiri di zaman kepemimpinan Pak Menteri ini, ada hal yang bisa kita kenang bahwa pemotongan dana pesantren dan pemotongan dana BOS itu bisa kita akhiri karena bagaimanapun itu untuk orang-orang yang tidak mampu," kata Yandri, dikutip dari
Kompas.com, Kamis (2/6/2022).
Baca: Laporan ICW: Oknum Parpol diduga Potong BOP untuk PesantrenYandri menuturkan, publik kini banyak menyorot pengelolaan anggaran dan program di Kemenag, termasuk pengelolaan anggaran
BOP dan BOS. Menurutnya ada banyak bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum dalam mengelola dana BOP, salah satunya dengan membuat pondok pesantren fiktif.
Dia menyebut, ada sejumlah pondok pesantren yang tidak mendapat bantuan karena terganjal pada masalah administrasi seperti perizinan. Sebaliknya, ada pondok pesantren yang cuma tertulis di atas kertas justru mendapat bantuan, padahal nyatanya tidak ada pondok pesantren tersebut.
Baca: Kemenag Tanggapi Temuan ICW Tentang Oknum Parpol yang Potong BOP untuk Pesantren"Karena ada izinnya di situ diatur sedemikian rupa, tidak dicek. Akhirnya, yang ada gedungnya tapi tidak pakai kertas, enggak dapat bantuan. Yang ada kertasnya enggak ada gedungnya dapat bantuan," ujar Yandri.Selain itu, Yandri juga mempersoalkan adanya praktik pemotongan dana BOP dan BOS yang dilakukan oleh oknum-oknum Kementerian Agama."Jangan sampai lagi ada pemotongan, termasuk para pihak lain yang mungkin menggunakan kesempatan tentang BOP itu untuk mendapatkan keuntungan yang mereka ambil," kata Yandri. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber:
Kompas.com
[caption id="attachment_290095" align="alignleft" width="880"]
Gus Menteri Yaqut Cholil Qoumas (tangkapan Layar)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta – Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) melakukan rapat kerja, di kompleks parlemen, Kamis (2/6/2022). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk mengakhiri praktik pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren (
BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hal ini menyusul adanya temuan ICW terkait dengan potongan BOP di salah satu Pondok Pesantren di Jawa Timur dan daerah lain yang sempat mencuat ke publik.
"Kami berharap Gus Yaqut punya legacy tersendiri di zaman kepemimpinan Pak Menteri ini, ada hal yang bisa kita kenang bahwa pemotongan dana pesantren dan pemotongan dana BOS itu bisa kita akhiri karena bagaimanapun itu untuk orang-orang yang tidak mampu," kata Yandri, dikutip dari
Kompas.com, Kamis (2/6/2022).
Baca: Laporan ICW: Oknum Parpol diduga Potong BOP untuk Pesantren
Yandri menuturkan, publik kini banyak menyorot pengelolaan anggaran dan program di Kemenag, termasuk pengelolaan anggaran
BOP dan BOS. Menurutnya ada banyak bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum dalam mengelola dana BOP, salah satunya dengan membuat pondok pesantren fiktif.
Dia menyebut, ada sejumlah pondok pesantren yang tidak mendapat bantuan karena terganjal pada masalah administrasi seperti perizinan. Sebaliknya, ada pondok pesantren yang cuma tertulis di atas kertas justru mendapat bantuan, padahal nyatanya tidak ada pondok pesantren tersebut.
Baca: Kemenag Tanggapi Temuan ICW Tentang Oknum Parpol yang Potong BOP untuk Pesantren
"Karena ada izinnya di situ diatur sedemikian rupa, tidak dicek. Akhirnya, yang ada gedungnya tapi tidak pakai kertas, enggak dapat bantuan. Yang ada kertasnya enggak ada gedungnya dapat bantuan," ujar Yandri.
Selain itu, Yandri juga mempersoalkan adanya praktik pemotongan dana BOP dan BOS yang dilakukan oleh oknum-oknum Kementerian Agama.
"Jangan sampai lagi ada pemotongan, termasuk para pihak lain yang mungkin menggunakan kesempatan tentang BOP itu untuk mendapatkan keuntungan yang mereka ambil," kata Yandri.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber:
Kompas.com
