Wapres Maruf Amin Dorong Percepatan Program Sejuta Rumah
Murianews
Rabu, 25 Mei 2022 10:28:34
MURIANEWS, Jakarta- Wakil Presiden
Maruf Amin meminta kepada stakeholder terkait untuk mempercepat program sejuta rumah. Hal itu lantaran data yang masuk, masih 12,75 juta rumah yang tidak layak huni.
Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan perumahan melalui Program Sejuta Rumah. Selain demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat, program tersebut juga mendorong usaha lain yang terkait dengan pembangunan rumah.
"Bukan hanya karena mengurangi backlog, tapi juga punya
multiplier effect. Termasuk usaha masyarakat, seperti gorden, bata, dan pasir,” tegas Wapres, dikutip dari
Kompas.com, Rabu (25/5/2022).
Baca:
Pemprov Jateng Kejar Penuntasan Rumah Tak Layak HuniMeskipun sempat terdampak akibat pandemi, sektor properti masih menunjukkan tren positif dibandingkan sektor lain. Untuk itu, ia menekankan, pembangunan satu juta rumah harus dioptimalkan.
“Pemerintah mendorong pembangunan satu juta rumah, hanya memang di pandemi ada penurunan tahun 2020-2021, tetapi masih positif dibanding sektor lain, ini harus didorong terus,” tegas Wapres.
Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan, saat ini sektor perumahan masih menunjukan hasil positif dibandingkan dengan sektor usaha lain meskipun sedikit melandai di tengah pandemi yang melanda.“Program sejuta rumah yang sedang berjalan dan on the right tract, peningkatan selama pandemi sedikit melambat, tapi selama pandemi salah satu bidang usaha yang masih postif adalah di bidang properti, termasuk di bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.
Baca:
Banyak Kecoa Berkeliaran di Dalam Rumah? Ini Tips MembasminyaSaat ini DPP REI sedang mendorong program untuk memudahkan masyarakat, khususnya pekerja untuk mendapatkan perumahan layak huni, khususnya apartemen dengan cara menyewa untuk kemudian memiliki (rent to own).“Untuk apartemen kami sampaikan ada program
rent to own, bukan masalah kejenuhan market, tapi kemampuan masyarakat untuk memililiki apartemen karena nilai bangunannya cukup mahal, sehingga dengan program ini menyewa dulu untuk memiliki kemudian,” tambahnya.Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber:
Kompas.com
[caption id="attachment_291707" align="alignleft" width="880"]
Wapres Maruf Amin saat menerima kunjungan dengan DPP REI (kompas.com)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta- Wakil Presiden
Maruf Amin meminta kepada stakeholder terkait untuk mempercepat program sejuta rumah. Hal itu lantaran data yang masuk, masih 12,75 juta rumah yang tidak layak huni.
Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan perumahan melalui Program Sejuta Rumah. Selain demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat, program tersebut juga mendorong usaha lain yang terkait dengan pembangunan rumah.
"Bukan hanya karena mengurangi backlog, tapi juga punya
multiplier effect. Termasuk usaha masyarakat, seperti gorden, bata, dan pasir,” tegas Wapres, dikutip dari
Kompas.com, Rabu (25/5/2022).
Baca:
Pemprov Jateng Kejar Penuntasan Rumah Tak Layak Huni
Meskipun sempat terdampak akibat pandemi, sektor properti masih menunjukkan tren positif dibandingkan sektor lain. Untuk itu, ia menekankan, pembangunan satu juta rumah harus dioptimalkan.
“Pemerintah mendorong pembangunan satu juta rumah, hanya memang di pandemi ada penurunan tahun 2020-2021, tetapi masih positif dibanding sektor lain, ini harus didorong terus,” tegas Wapres.
Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan, saat ini sektor perumahan masih menunjukan hasil positif dibandingkan dengan sektor usaha lain meskipun sedikit melandai di tengah pandemi yang melanda.
“Program sejuta rumah yang sedang berjalan dan on the right tract, peningkatan selama pandemi sedikit melambat, tapi selama pandemi salah satu bidang usaha yang masih postif adalah di bidang properti, termasuk di bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.
Baca:
Banyak Kecoa Berkeliaran di Dalam Rumah? Ini Tips Membasminya
Saat ini DPP REI sedang mendorong program untuk memudahkan masyarakat, khususnya pekerja untuk mendapatkan perumahan layak huni, khususnya apartemen dengan cara menyewa untuk kemudian memiliki (rent to own).
“Untuk apartemen kami sampaikan ada program
rent to own, bukan masalah kejenuhan market, tapi kemampuan masyarakat untuk memililiki apartemen karena nilai bangunannya cukup mahal, sehingga dengan program ini menyewa dulu untuk memiliki kemudian,” tambahnya.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber:
Kompas.com
