Nusron Singgung `Menteri Dungu` Terkait Kelangkaan Minyak Goreng
Murianews
Rabu, 2 Maret 2022 12:21:02
MURIANEWS, Jakarta- Nusron Wahid, Politikus partai Golkar menyinggung tentang `menteri dungu` di era pemerintahan
Jokowi saat ini. Hal itu lantaran `Menteri Dungu` tersebut lambat dalam menerjemahkan perintah Jokowi, sehingga terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.
Dalam sebuah acara Adu Perspektif 'Siapa Puas dengan Jokowi', yang diadakan
detik.com, Nusron bercerita mengenai problem di pemerintahan Jokowi. Ia menyebut adanya
gap antara perilaku Jokowi dengan menteri-menterinya. Kemudian problem kelambatan untuk merespons tentang kejadian yang terjadi di masyarakat.
Ia mencontohkan ketika situasi batubara langka, Jokowi cepat memerintahkan
Menteri ESDM untuk melarang ekspor batubara. Bahkan perintah itu, jelas Nusron, dijabarkan dalam pidato.
"Tapi ketika minyak goreng itu udah lama berlarut-larut. Saya di DPR sudah mengingatkan perlunya DMO (
domestic market obligation), dan DPO (
domestic price obligation) dengan harga tertentu untuk CPO (
crude palm oil/kelapa sawit mentah) kita terutama bagi mereka yang memproduksi
minyak goreng," kata Nusron.
Baca: Sejam, 3.420 Liter Minyak Goreng di Jepara Ludes"Itu sudah sekitar 4 bulan yang lalu, menterinya tidak merespons, padahal presiden berkali-kali ngomong bahwa kita perlu kebijakan yang pro rakyat mementingkan keadilan rakyat tetapi menterinya ragu-ragu, menteri perdagangannya," lanjutnya.
Sementara ketika situasi makin sulit, pemerintah baru memberlakukan DMP dan DPO pada 1 Februari lalu. Namun, situasi hari ini makin tidak terkendali karena minyak masih langka. Untuk itu, Nusron menyarankan agar pemerintah 'berperang'. Yakni dengan melarang ekspor CPO. Ia menduga dengan kebijakan ini pasti ada korban, contohnya petani CPO.
Baca: Di Kudus, Menteri Perdagangan Singgung Akan Gulirkan Peraturan Tata Niaga
Nusron kemudian menyinggung 'menteri dungu'. Meski begitu, ia tak menjelaskan detil siapa yang dimaksud menteri dungu."Memang beberapa level menterinya, ya mungkin yang dimaksud dungu oleh Rocky (Gerung) para menterinya itu jangan-jangan," ujar Nusron."Mungkin yang dimaksud dungu oleh Rocky itu yang lambat untuk menerjemahkan perintah presiden," jelas Nusron. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber:
Detik.com
[caption id="attachment_275538" align="alignleft" width="880"]

Nusron Wahid dalam acara Adu Perspektif `siapa puas dengan Jokowi` (tangkapan layar)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta- Nusron Wahid, Politikus partai Golkar menyinggung tentang `menteri dungu` di era pemerintahan
Jokowi saat ini. Hal itu lantaran `Menteri Dungu` tersebut lambat dalam menerjemahkan perintah Jokowi, sehingga terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.
Dalam sebuah acara Adu Perspektif 'Siapa Puas dengan Jokowi', yang diadakan
detik.com, Nusron bercerita mengenai problem di pemerintahan Jokowi. Ia menyebut adanya
gap antara perilaku Jokowi dengan menteri-menterinya. Kemudian problem kelambatan untuk merespons tentang kejadian yang terjadi di masyarakat.
Ia mencontohkan ketika situasi batubara langka, Jokowi cepat memerintahkan
Menteri ESDM untuk melarang ekspor batubara. Bahkan perintah itu, jelas Nusron, dijabarkan dalam pidato.
"Tapi ketika minyak goreng itu udah lama berlarut-larut. Saya di DPR sudah mengingatkan perlunya DMO (
domestic market obligation), dan DPO (
domestic price obligation) dengan harga tertentu untuk CPO (
crude palm oil/kelapa sawit mentah) kita terutama bagi mereka yang memproduksi
minyak goreng," kata Nusron.
Baca: Sejam, 3.420 Liter Minyak Goreng di Jepara Ludes
"Itu sudah sekitar 4 bulan yang lalu, menterinya tidak merespons, padahal presiden berkali-kali ngomong bahwa kita perlu kebijakan yang pro rakyat mementingkan keadilan rakyat tetapi menterinya ragu-ragu, menteri perdagangannya," lanjutnya.
Sementara ketika situasi makin sulit, pemerintah baru memberlakukan DMP dan DPO pada 1 Februari lalu. Namun, situasi hari ini makin tidak terkendali karena minyak masih langka. Untuk itu, Nusron menyarankan agar pemerintah 'berperang'. Yakni dengan melarang ekspor CPO. Ia menduga dengan kebijakan ini pasti ada korban, contohnya petani CPO.
Baca: Di Kudus, Menteri Perdagangan Singgung Akan Gulirkan Peraturan Tata Niaga
Nusron kemudian menyinggung 'menteri dungu'. Meski begitu, ia tak menjelaskan detil siapa yang dimaksud menteri dungu.
"Memang beberapa level menterinya, ya mungkin yang dimaksud dungu oleh Rocky (Gerung) para menterinya itu jangan-jangan," ujar Nusron.
"Mungkin yang dimaksud dungu oleh Rocky itu yang lambat untuk menerjemahkan perintah presiden," jelas Nusron.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber:
Detik.com