Perludem Kritik Tradisi Satu Perempuan di Tubuh KPU dan Bawaslu

[caption id="attachment_273069" align="alignleft" width="880"] Salah satu perempuan yang terpilih sebagai komisioner KPU (cnnindonesia.com)[/caption] MURIANEWS, Jakarta- Adanya satu perempuan dalam tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi catatan tersendiri bagi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Apalagi hal itu sudah menjadi tradisi setiap kali ada rekturmen Komisioner KPU dan Anggota Bawaslu. Komisi VII DPR RI baru saja mengumumkan 7 nama calon terpilih komisioner KPU yang ada satu orang wanita, yakni Betty Epsilon Idroos. Kemudian dari 5 anggota Bawaslu juga ada satu perempuan, yakni Lolly Suhenty. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menyoroti hal tersebut. Bahkan dia sangat menyayangkan adanya satu perempuan di masing-masing lembaga penyelenggara pemilu tersebut. "Kami sangat menyayangkan keputusan DPR yang kembali mempertahankan tradisi yang tidak elok, yakni hanya memilih 1 orang perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu," kata Fadli dilanair dari CNNIndonesia.com, Kamis (17/2/2022). Baca: DPR Tetapkan 7 Calon Komisioner KPU Terpilih Periode 2022-2027, Ini Daftar Namanya Fadli juga menyebut, Komisi II DPR sebenarnya memiliki kesempatan untuk melaksanakan mandat UU Pemilu memilih 30 persen perempuan dari komposisi anggota KPU dan Bawaslu. Namun, rupanya hal itu juga belum dilakukan oleh DPR. Padahal, lanjut Fadli, Ketua DPR saat ini juga seorang perempuan. Seharusnya, keterwakilan 30 persen perempuan dalam penentuan komisioner KPU maupun Anggota Bawaslu juga bisa diterapkan. Baca: Ini Daftar Anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027 "Adanya Ketua DPR perempuan untuk pertama kalinya ternyata juga tidak berdampak signifikan terhadap sikap politik parpol di parlemen, terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu," ucap Fadli. Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengaku pihaknya memiliki komitmen mendorong keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen. Namun, proses politik yang meniscayakan negosiasi menghasilkan hal berbeda. "Tapi kan ketika di DPR itu kan ada proses politik, ada proses negosiasi, akhirnya ya kita hanya bisa satu lagi," katanya. Baca: KPU RI Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 Saan mengakui bahwa hasil uji kepatutan dan kelayakan itu belum memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan. Dia pun mendorong agar angka keterwakilan perempuan bisa dipenuhi di KPU dan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten kota. "Kita akan mendorong agar keterwakilan perempuan 30 persen itu bisa dilakukan di level penyelenggara di tinggkat provinsi maupun kabupaten kota," tandasnya.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: CNNIndonesia.com