Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta anggaran dana sebesar
untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. usul anggaran tersebut sudah diberikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Namun, anggaran sebesar itu tidak digelontorkan untuk tahun ini semata, melainkan hingga 2024 mendatang.
Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran tersebut tidak hanya dalam kurun waktu tahun 2022, melainkan dianggarkan sampai pada 2024. Sementara peruntukannya adalah untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan.
"Jadi saat ini kami sedang menyusun sudah diusulkan ke Menteri Keuangan sebesar kira-kira sampai 2022 sampai 2024, untuk KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) yaitu untuk kantor presiden, wapres, DPR/MPR, jalan, air baku, air minum, listrik itu sekitar Rp46 sekian triliun ini sudah disampaikan kepada menteri keuangan," kata Basuki dilansir dari
Basuki mengaku hingga saat ini belum ada satu perak pun anggaran dari Kementerian PUPR yang sudah dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara."Untuk IKN, sampai saat ini tidak ada anggaran dari PU untuk IKN. Karena memang di dalam surat menteri keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, alokasi di 2022 di luar IKN dan bencana alam," ujarnya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber:
[caption id="attachment_267886" align="alignleft" width="880"]
Basuki sata bersama Sri Mulyani (cnnindonesia.com)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta anggaran dana sebesar
Rp 46 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. usul anggaran tersebut sudah diberikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Namun, anggaran sebesar itu tidak digelontorkan untuk tahun ini semata, melainkan hingga 2024 mendatang.
Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran tersebut tidak hanya dalam kurun waktu tahun 2022, melainkan dianggarkan sampai pada 2024. Sementara peruntukannya adalah untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan.
Baca: Din Syamsuddin Tolak Pemindahan Ibu Kota, Gugatan UU IKN Segera Dilayangkan ke MK
"Jadi saat ini kami sedang menyusun sudah diusulkan ke Menteri Keuangan sebesar kira-kira sampai 2022 sampai 2024, untuk KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) yaitu untuk kantor presiden, wapres, DPR/MPR, jalan, air baku, air minum, listrik itu sekitar Rp46 sekian triliun ini sudah disampaikan kepada menteri keuangan," kata Basuki dilansir dari
CNNIndonesia.com, Rabu (26/1/2022).
Baca: Bikin Penasaran, Ini Yang Dibangun Pertama Ibu Kota Nusantara
Basuki mengaku hingga saat ini belum ada satu perak pun anggaran dari Kementerian PUPR yang sudah dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara.
"Untuk IKN, sampai saat ini tidak ada anggaran dari PU untuk IKN. Karena memang di dalam surat menteri keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, alokasi di 2022 di luar IKN dan bencana alam," ujarnya.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber:
CNNIndonesia.com
