ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli perkara oleh KPK, Mahkamah Agung (MA) pun mengambil sikap. Itong diberhentikan sementara dari jabatannya.
MA juga memberhentikan sementara Panitera Pengganti di PN Surabaya bernama Hamdan yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.
"Dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, maka hari ini juga yang bersangkutan telah diberhentikan sementara oleh Yang Mulia Bapak Mahkamah Agung sebagai hakim dan panitera pengganti," kata Plt Kepala Bawas MA, Dwiarso Budi Santiarto dilansir dari
, Jumat (21/1/2022).
Saat ini, pihak MA sudah mengirimkan tim untuk meminta klarifikasi kepada pimpinan PN Surabaya terkait pengawasan kepada Itong dan Hamdan. Lantaran pengawasan itu juga tertuang dalam Maklumat MA Nomor 1 tahun 2017.
"Karena ada tanggung jawab yang dipimpin oleh pimpinan atasan langsungnya, para oknum hakim dan panitera pengganti ini," sambung Dwiarso.
Di samping itu, MA juga mengaku mendukung penuh langkah KPK dalam kasus dugaan suap jual-beli perkara di PN Surabaya."MA mengucapkan terima kasih kepada KPK yang berkomitmen menegakkan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," terangnya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber:
[caption id="attachment_266828" align="alignleft" width="880"]
Itong (kiri) tiba di gedung KPK (kompas.com)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta- Setelah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya,
Itong Isnaeni Hidayat ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli perkara oleh KPK, Mahkamah Agung (MA) pun mengambil sikap. Itong diberhentikan sementara dari jabatannya.
MA juga memberhentikan sementara Panitera Pengganti di PN Surabaya bernama Hamdan yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.
"Dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, maka hari ini juga yang bersangkutan telah diberhentikan sementara oleh Yang Mulia Bapak Mahkamah Agung sebagai hakim dan panitera pengganti," kata Plt Kepala Bawas MA, Dwiarso Budi Santiarto dilansir dari
Kompas.com, Jumat (21/1/2022).
Baca:
Gerak Cepat, KPK OTT Hakim PN Surabaya
Saat ini, pihak MA sudah mengirimkan tim untuk meminta klarifikasi kepada pimpinan PN Surabaya terkait pengawasan kepada Itong dan Hamdan. Lantaran pengawasan itu juga tertuang dalam Maklumat MA Nomor 1 tahun 2017.
"Karena ada tanggung jawab yang dipimpin oleh pimpinan atasan langsungnya, para oknum hakim dan panitera pengganti ini," sambung Dwiarso.
Baca:
Hakim PN Surabaya yang Kena OTT KPK, Ternyata Pernah Bebaskan Terdakwa Kurupsi 119 Miliar
Di samping itu, MA juga mengaku mendukung penuh langkah KPK dalam kasus dugaan suap jual-beli perkara di PN Surabaya.
"MA mengucapkan terima kasih kepada KPK yang berkomitmen menegakkan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," terangnya.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber:
Kompas.com
