Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Negara Baru Tuai Kritikan DPR

MURIANEWS, Jakarta- Kendati Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetuhui nama Nusantara debagai Ibu Kota Negara (IKN) baru, tetapi berbagai kritik tetap bermunculan  dari anggota DPR.

Anggota Panja RUU IKN DPR dari fraksi PKB Yanuar Prihatin mengatakan, frasa Nusantara ini justru dikhawatirkan dapat mereduksi atau mempersempit makna Nusantara yang selama ini telah difahami oleh masyarakat secara luas.

"Nama Nusantara dalam pikiran bawah sadar kita itu nama yang sudah melegenda dan identik dengan Indonesia. Khawatir kita kalau nama Nusantara kemudian mengerucut menjadi lokasi tertentu apakah ini satu reduksi atau tidak," katanya, Selasa (18/1/2022).

Yanuar mengusulkan agar penamaan IKN ini tidak satu kata, tetapi disandingkan dengan kata lain supaya tidak membingungkan.

Baca: Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Negara Baru, Begini Alasannya

"Karena itu sebagai salah satu jalan keluarnya itu ya di buat dua kata, satu kata usulan presiden dan satu lagi DPR misalnya tapi lebih lanjut perlu dicari solusinya," ucapnya.

Sementara Ketua Pansus RUU IKN DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, nama Nusantara ini dikawatirkan menjadi multitafsir dan disalahpahami oleh banyak orang di kemudian hari.

Baca: Ternyata Begini Ibu Kota Negara Baru yang Diidamkan Jokowi

"Ini secara semantik harus tepat. Rasa-rasanya IKN Nusantara itu multitafsir. Jangan-jangan negara kita sudah berubah jadi negara Nusantara," kata dia.
"Ini secara semantik harus tepat. Rasa-rasanya IKN Nusantara itu multitafsir. Jangan-jangan negara kita sudah berubah jadi negara Nusantara," kata dia.Karena itu, dia meminta pemerintah mengundang ahli bahasa terkait penamaan IKN tersebut. Sehingga dalam penamaan IKN ini tidak membingungkan."IKN itu kan statusnya, nah namanya itulah Nusantara. Tapi kalau digabung jadi IKN Nusantara itu jadi multitafsir. Jadi tolong siapkan khusus pasal ini agak tidak salah persepsi terutama dalam konteks bahasa," imbuh Doli.Baca: Catat! “Nusantara” Jadi Nama Ibu Kota BaruAnggota Panja RUU IKN DPR fraksi PKS Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dengan baik pemilihan nama Nusantara tersebut.Nama Nusantara sebagai IKN tentu tidak boleh menggantikan kata Indonesia di masa mendatang. Terlebih kedua kata tersebut memiliki sejarah yang panjang."Mohon dipertimbangkan supaya tidak ada salah persepsi di anak cucu kita nanti. Jadi secara substansial pokok-pokoknya kota faham tapi soal frasa ini harus tepat makanya mesti ke ahli bahasa," tutupnya.Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis Anwar