terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/1/2022) kemarin. Hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlanjut.
Mengenai hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan,
terhadap pejabat merupakan hal wajar, bahkan mungkin bisa terjadi setiap hari.
"Wajar dan memungkinkan ada OTT tiap hari. Ini yang bikin saya prihatin. Maka harus hati-hati pada diri saya dan teman-teman pejabat aparatur sipil negara (ASN)," ujar Tjahjo seperti dilansir dari
, Kamis (6/1/2022).
Ungkapan Tjahjo itu berdasar pada Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 yang sudah dirilis oleh KPK dan Deputi Bidang Pencegahan Kemenpan RB beberapa waktu lalu.Dari survei itu, tercatat potensi penyalahgunaan fasilitas kantor terjadi di 99 persen instansi.
Lebih lanjut, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa juga berpotensi terjadi pada 100 persen instansi. Selanjutnya adalah Korupsi dalam promosi/mutasi SDM berpotensi terjadi pada 99 persen instansi.
Kemudian suap/gratifikasi berpotensi terjadi pada 98 persen instansi serta intervensi berpotensi terjadi di 99 persen instansi.“Responden survei tersebut diambil dari 200.000 orang lebih ASN yang menjadi staf di kementrian, lembaga dan pemerintah daerah. Menghawatirkan juga,” tutupnya. Penulis : CHolis AnwarEditor : Cholis AnwarSumber :
[caption id="attachment_202714" align="alignleft" width="880"]
Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan (MURIANEWS/Cholis Anwar)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta- Wali Kota Bekasi
Rahmat Effendi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/1/2022) kemarin. Hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlanjut.
Mengenai hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan,
OTT terhadap pejabat merupakan hal wajar, bahkan mungkin bisa terjadi setiap hari.
"Wajar dan memungkinkan ada OTT tiap hari. Ini yang bikin saya prihatin. Maka harus hati-hati pada diri saya dan teman-teman pejabat aparatur sipil negara (ASN)," ujar Tjahjo seperti dilansir dari
Kompas.com, Kamis (6/1/2022).
Baca: KPK Amankan Sejumlah Uang Saat OTT Rahmat Effendi
Ungkapan Tjahjo itu berdasar pada Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 yang sudah dirilis oleh KPK dan Deputi Bidang Pencegahan Kemenpan RB beberapa waktu lalu.Dari survei itu, tercatat potensi penyalahgunaan fasilitas kantor terjadi di 99 persen instansi.
Baca: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Kena OTT KPK
Lebih lanjut, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa juga berpotensi terjadi pada 100 persen instansi. Selanjutnya adalah Korupsi dalam promosi/mutasi SDM berpotensi terjadi pada 99 persen instansi.
Baca: KPK Masih Periksa Rahmat Effendi
Kemudian suap/gratifikasi berpotensi terjadi pada 98 persen instansi serta intervensi berpotensi terjadi di 99 persen instansi.
“Responden survei tersebut diambil dari 200.000 orang lebih ASN yang menjadi staf di kementrian, lembaga dan pemerintah daerah. Menghawatirkan juga,” tutupnya.
Penulis : CHolis Anwar
Editor : Cholis Anwar
Sumber :
Kompas.com
