Gegara Bisnis PCR, Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK

[caption id="attachment_250937" align="alignleft" width="1280"] Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. (MURIANEWS)[/caption] MURIANEWS, Jakarta – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan ke KPK. Keduanya dilaporkan terkait dugaan ambil untung di bisnis PCR. Laporan itu dilakukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Kamis (4/11/2021). Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal mengatakan membenarkan pelaporan terkait dugaan beberapa menteri di Bisnis PCR pada KPK. “Kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir,” ujarnya di Gedung KPK, dikutip dari CNN Indonesia. “Karena enggak bisa ketemu humas, jadi kami cuma melaporkan saja,” tambah dia, tanpa merinci apakah itu berupa laporan resmi atau sekadar aduan. Baca juga: Klarifikasi Luhut Soal Bisnis PCR: Tidak Pernah Sedikit Pun Ambil Keuntungan Dalam laporannya, Prima meminta KPK untuk mengusut dugaan keterlibatan Luhut dan Erick Thohir dalam bisnis PCR. Soal bukti, Alif mengatakan, ada banyak data yang beredar di media yang bisa menjadi data awal bagi KPK untuk mengusut. “Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal. Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini,” tuturnya. “Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami,” lanjut dia, saat ditanya lebih jauh soal bukti tambahan. Baca juga: Erick Tohir Disebut Ikut Terlibat Bisnis PCR, Ini Klarifikasinya Laporan yang dibuatnya itu juga mendasarkan dugaan kerugian negara akibat bisnis PCR itu berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW). “Tim kuasa hukum kami yang sudah mendetailkan, tapi yang pasti dari ICW mengatakan ada sepuluhan triliun lebih yang menjadi kerugian dari kasus PCR ini,” ujarnya. Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19. Luhut pun membantah kabar itu.”Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia,” kata dia dalam keterangan tertulis di Instagram Story akun @luhut.pandjaitan, Kamis (4/11). Senada, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, membantah tudingan Erick bermain-main dalam bisnis PCR itu. Pasalnya, PT GSI, perusahaan yang dikaitkan dengan Erick hanya melakukan 700 ribu tes alias tak signifikan dibandingkan keseluruhan pengetesan. “Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen,” ungkap Arya kepada media, Selasa (2/11).   Penulis: Zulkifli Fahmi Editor: Zulkifli Fahmi Sumber: CNN Indonesia