Rabu, 19 November 2025


MURIANEWS, Jakarta – Kelompok Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) akan melaporkan tindakan Eks Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai ke Polda Metro Jaya, hari ini. Pelaporan itu terkait ujaran rasialisme yang dilakukannya pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurut Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan, tindakan yang dilakukan mantan Komisioner Komnas HAM itu tidak menunjukan intelektualitasnya. “Harusnya kalau mengkritisi boleh saja, tapi jangan fitnah, jangan rasis," kata Ketua Umum BaraNusa Adi Kurniawan dikutip dari CNN Indonesia, Senin (4/10/2021).

Adi menyebut ada lima poin yang dilaporkan ke kepolisian terkait kicauan Natalius Pigai. Mulai dari pelanggaran UU Informasi dan Trasaksi Elektronik (ITE), ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan, pasal penghinaan kepada kepala negara dan unsur-unsur provokatif.

“Jadi ada 5 poin itu terkait detailnya nanti tim hukum kami yang jelaskan,” terang Adi.

Rasis yang dilontarkan Pigai ini bermula saat dia mengunggah video kunjungan Ganjar Pranowo ke Papua. Dalam video itu, kader PDIP tersebut menyatakan santapan khas Papua enak.

Tidak ada yang salah dengan unggahan videonya itu. Namun, Pigai membumbui video itu dengan tulisan agar tidak percaya dengan orang Jawa Tengah Jokowi dan Ganjar sambil menyinggung soal pembunuhan rakyat Papua.

“Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi & Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, setelah itu mereka bunuh rakyat papua, bahkan mereka injak2 harga diri bangsa Papua dengan kata2 rendahan Rasis, monyet dan sampah,” tulis Pigai dalam akun Instagram @natalius_pigai, Jumat (1/10).Pigai sendiri membantah berujar rasialis kepada Jokowi dan Ganjar. Ia mengaku hanya menyebut asal daerah dari Jokowi dan Ganjar.“Kan tidak ada koma di situ. Kalau [saya sebut], 'Jawa tengah, Jokowi, dan Ganjar Pranowo', nah itu baru tiga hal variabel yang berbeda-beda. Dua adalah subjek ke individu, satu subjek pulau,” dalihnya.Ia mengatakan unggahan itu dibuat untuk mengkritik sistem politik Indonesia yang menimbulkan ketimpangan kesempatan dalam berpolitik. Misalnya, kepala negara selalu berasal dari suku Jawa. Penulis: Zulkifli FahmiEditor: Zulkifli FahmiSumber: CNN Indonesia

Baca Juga

Komentar

Terpopuler