Bentengi Natuna, Jokowi Siap Kucurkan Rp 12,2 Triliun

[caption id="attachment_242504" align="alignleft" width="1280"] Presiden Jokowi saat berkunjung di Pangkalan Angkatan Laut Selat Lampa, Natuna. (Instagram/@jokowi)[/caption] MURIANEWS, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap mengucurkan dana besar untuk membentengi laut di Natuna. Dalam PP No 85 tahun 2021, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, anggaran itu terungkap, yakni Rp 12,2 triliun. Dalam dokumen itu disebutkan, anggaran sebesar itu salah satunya digunakan untuk pengadaan unmanned aerial vehicle (UAV) atau drone. Pemerintah juga akan menebalkan sarana dan prasarana militer di pulau-pulau strategis. “MP [Red: Major Project/ Proyek Prioritas Strategis] Penguatan Keamanan Laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan deterrent effect dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna; menurunkan aktivitas perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; IUU fishing; serta transnational cimes. Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp12,2 triliun,” dikutip dari lampiran Perpres Nomor 85 Tahun 2021, Selasa (28/9/2021). Baca juga: Seratus Kapal Nelayan Juwana Siap Berangkat ke Natuna Adapun pembagian besaran anggaran itu, yakni digunakan untuk memenuhi kecukupan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL di Natuna sebesar 40,59 persen. Kemudian untuk memenuhi kecukupan alat peralatan keamanan laut (alpakamla) milik Bakamla sebesar 44,17 persen. Pemerintah mencantumkan sejumlah alasan penguatan keamanan di Natuna, seperti peningkatan eskalasi ancaman dan lemahnya sistem pengamanan navigasi. Pemerintah berharap penguatan keamanan dapat menjaga kedaulatan di wilayah perairan Natuna. Dengan besaran anggaran itu diharapkan tidak adanya pelanggaran yurisdiksi di Wilayah Laut Natuna. Sebelumnya, Bakamla juga menyinggung kondisi di perairan Natuna. Bakamla menyebut ada ratusan kapal China dan Vietnam di perbatasan, tapi tak terdeteksi radar. Di saat yang sama, Bakamla kekurangan sumber daya untuk mengamankan kedaulatan di perairan. Mereka tak punya armada udara hingga bahan bakar untuk menjaga perbatasan. “Sampai saat ini pun, bahan bakar kita tidak ada. Kapal kita siap untuk berlayar dan patroli, tapi bahan bakar tidak ada,” ucap Sekretaris Utama Bakamla Laksda S. Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, dua pekan lalu, yang dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (28/9/2021). “Sedangkan mereka ada di situ sejak lama, kapal-kapal Vietnam dan coast guard China,” imbuhnya.   Penulis: Zulkifli Fahmi Editor: Zulkifli Fahmi Sumber: CNN Indonesia