KPU Usulkan Pemilu 2024 Dianggarkan Rp 86 Triliun, Mendagri Minta Diefisiensi

[caption id="attachment_162650" align="alignleft" width="720"] Ilustrasi Pemilu. (MURIANEWS.com / Cholis Anwar)[/caption] MURIANEWS, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun. Usulan itu disampaikan ke Komisi II DPR RI dalam rapat bersama pada Senin (15/9/2021) lalu. “Usulan anggaran KPU untuk Pemilu 2024, totalnya ada Rp 86 triliun. Tapi ini harus dilihat bahwa merupakan alokasi anggaran tambahan dari pagu KPU yang diterima tahun 2021. Jadi anggarannya tahun 2021 Rp 8,4 triliun, tahun 2022 Rp 13,2 triliun, tahun 2023 Rp 24,9 triliun, tahun 2024 Rp 36,5 triliun, dan terakhir tahun 2025 Rp 3 triliun. Jadi totalnya Rp 86 triliun," kata Plt Ketua KPU, Ilham Saputra, saat itu. “Kemudian perkiraan kebutuhan anggaran pemilihan serentak tahun 2024, jika kita mengacu ke UU Pilkada, unsur anggaran untuk provinsi dan kabupaten/kota berjumlah Rp 26,2 triliun, sumber APBD tahun 2023 dan 2024,” lanjut Ilham. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta KPU untuk mengefisiensikan usulan anggaran itu. Tito awalnya mengatakan saat ini pandemi masih menjadi persoalan seluruh dunia. Menurutnya, pemulihan ekonomi masih menjadi tugas penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, Tito meminta rencana anggaran Pemilu 2024 diefisiensi. “Pandemi COVID-19 ini adalah masalah kita bersama, masalah bangsa, masalah dunia dan kita sudah mengalami ini dari tahun 2020, 2021 Alhamdulillah kita saat ini melandai dan mendapat pujian dai berbagai pimpinan dunia maupun para ahli, tapi kita juga masih berusaha untuk mempunyai tugas penting memulihkan ekonomi nasional yang sempat minus,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI yang disiarkan di YouTube DPR RI, Kamis (16/9/2021). “Ini yang mungkin berbeda pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan. Sebagai catatan misalnya di tahap pemilu di tahun 2014, Pemilu tahun 2014 itu total anggaran pemilu adalah Rp 16 sekian triliun kemudian Pemilu tahun 2019 itu berjumlah Rp 27,479 triliun,” lanjut Tito. Anggaran yang diusulkan KPU itu dinilai Tito terlalu jauh jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Tito pun meminta waktu untuk mempertimbangkan anggaran itu. “Kami belum mendapat data resmi dan data resmi berapa anggaran pemilu yang diajukan, ini baru baik dari teman-teman KPU Bawaslu DKPP. Tapi kemarin membaca di media pengajuan Rp 86 triliun,” tuturnya. “Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detil satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari 16 ke 27, ke 86 di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional. Apalagi tahapannya kalau di 2022 dimulai, ini harus kita pertimbangkan betul,” lanjut Tito. Sementara itu, mengutip dari Detikcom, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia juga meminta KPU untuk merinci anggaran yang diusulkan itu. Dengan begitu, diharapkan akan lebih jelas usulan-usulan yang menjadi pertimbangan dan bisa diefisiensikan. “Dari kami sudah ingatkan sebetulnya kepada KPU, begitu Rp 86 triliun untuk pemilu. Kita bisa lihat agar ini bisa dijelaskan secara rinci, Rp 86 triliun itu untuk apa. Artinya tadi kita kasih tugas kepada KPU untuk bisa me-review lagi, kira-kira ada yang bisa diefisiensikan lagi nggak,” ujarnya.   Penulis: Zulkifli Fahmi Editor: Zulkifli Fahmi