Tito Usulkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 Dilakukan Pada April-Mei
Murianews
Kamis, 16 September 2021 19:00:53
MURIANEWS, Jakarta – Berbeda dengan usulan KPU sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian justru mengusulkan waktu pemungutan suara pada April atau Mei. Waktu itu sedikit lebih lama dari usulan KPU, yakni pada Februari 2024.
Itu disampaikannya dalam rapat bersama dengan DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP yang disiarkan di kanal YouTube DPR RI, Kamis (16/9/2021). “Kami mengusulkan hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada bulan April seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau kalau masih memungkinkan Mei 2024,” kata Tito.
Menurutnya, penetapan hari pemungutan suara pemilu berdampak pada kapan tahapan Pemilu dimulai. Jika dilakukan pada Februari 2024, maka tahapan Pemilu akan dimulai sekitar Januari 2022.
Tito berpendapat, jika dilakukan lebih awal akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik, dan keamanan. Kondisi itu juga akan memberi dampak pada eksekusi program-program dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Ini akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik, keamanan, eksekusi program pemerintah daerah dan lain-lain, bukan hanya pusat tapi juga daerah karena semua terdampak,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian. (Dokumen Kemendagri)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta – Berbeda dengan usulan KPU sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian justru mengusulkan waktu pemungutan suara pada April atau Mei. Waktu itu sedikit lebih lama dari usulan KPU, yakni pada Februari 2024.
Itu disampaikannya dalam rapat bersama dengan DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP yang disiarkan di kanal YouTube DPR RI, Kamis (16/9/2021). “Kami mengusulkan hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada bulan April seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau kalau masih memungkinkan Mei 2024,” kata Tito.
Menurutnya, penetapan hari pemungutan suara pemilu berdampak pada kapan tahapan Pemilu dimulai. Jika dilakukan pada Februari 2024, maka tahapan Pemilu akan dimulai sekitar Januari 2022.
Tito berpendapat, jika dilakukan lebih awal akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik, dan keamanan. Kondisi itu juga akan memberi dampak pada eksekusi program-program dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Ini akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik, keamanan, eksekusi program pemerintah daerah dan lain-lain, bukan hanya pusat tapi juga daerah karena semua terdampak,” ujarnya.
Adanya silang pendapat dengan KPU itu, Tito meminta Komisi II untuk menunda pengambilan keputusan terkait tanggal pemungutan suara untuk Pemilu 2024. Pihaknya meminta waktu agar hari pemungutan suara diputuskan dalam rapat berikutnya sebelum masa reses selesai.
“Kami meminta agar penentuan waktu pemungutan waktu 2024 diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi II dan para penyelenggara di rapat berikutnya sebelum reses selesai. Dalam kurun waktu ini pemerintah akan segera melaksanakan rapat internal kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya. Setelah itu rapat dengan tim konsinyering yang ada perwakilan KPU Bawaslu dan kemudian DPR komisi II khususnya untuk melakukan exercise untuk menentukan waktu pemungutan suara,” kata Tito.
Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
