Adanya korban akibat pemilu 2019 hingga Pilkada 2020 menjadi pelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ketua KPU RI Ilham Saputra pun mengusulkan agar pemerinta memberikan jaminan kesehatan dan honor yang layak.
Menurutnya, pemberian jaminan kesehatan dan honor yang layak itu menjadi strategi agar tidak ada lagi anggota badan adhoc pemilu yang sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Itu disampaikan Ilham dalam rapat bersama Komisi II dengan Mendagri Tito Karnavian. Rapat membahas persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Di sebutkannya, pada Pemilu 2019 ada 722 meninggal dan 798 sakit, bahkan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ada 117 meninggal dan 153 sakit.
“Tentu dengan kondisi ini kami memberikan usulan agar pemerintah perlu memberikan jaminan kesehatan dan honor yang layak untuk petugas kami, baik itu PPK, PPS, PP LN, KPPS dan KPPS LN pantarlih dan pantarlih luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjut Ilham dikutip dari YouTube DPR RI, Kamis (16/9/2021).
Selain itu, Ilham juga mengusulkan adanya payung hukum bagi teknologi dan sistem aplikasi. Dengan begitu distribusi pengiriman suara nantinya bisa menggunakan si-Rekap dan tidak perlu lagi ada penyerahan form.“Pembuatan payung hukum bagi teknologi dan sistem aplikasi yang mendukung badan ad hoc, jadi nanti mungkin kami sudah melakukan simulasi juga dengan menggunakan sirekap mereka tidak perlu mengisi form-form yang begitu banyak untuk diserahkan kepada saksi dan panwas di TPS,” ujarnya. Penulis: Zulkifli FahmiEditor: Zulkifli Fahmi
[caption id="attachment_240371" align="alignleft" width="1280"]

Ketua KPU RI Ilham Saputra. (YouTube/DPR RI)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta – Adanya korban akibat pemilu 2019 hingga Pilkada 2020 menjadi pelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ketua KPU RI Ilham Saputra pun mengusulkan agar pemerinta memberikan jaminan kesehatan dan honor yang layak.
Menurutnya, pemberian jaminan kesehatan dan honor yang layak itu menjadi strategi agar tidak ada lagi anggota badan adhoc pemilu yang sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Itu disampaikan Ilham dalam rapat bersama Komisi II dengan Mendagri Tito Karnavian. Rapat membahas persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Di sebutkannya, pada Pemilu 2019 ada 722 meninggal dan 798 sakit, bahkan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ada 117 meninggal dan 153 sakit.
“Tentu dengan kondisi ini kami memberikan usulan agar pemerintah perlu memberikan jaminan kesehatan dan honor yang layak untuk petugas kami, baik itu PPK, PPS, PP LN, KPPS dan KPPS LN pantarlih dan pantarlih luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjut Ilham dikutip dari YouTube DPR RI, Kamis (16/9/2021).
Selain itu, Ilham juga mengusulkan adanya payung hukum bagi teknologi dan sistem aplikasi. Dengan begitu distribusi pengiriman suara nantinya bisa menggunakan si-Rekap dan tidak perlu lagi ada penyerahan form.
“Pembuatan payung hukum bagi teknologi dan sistem aplikasi yang mendukung badan ad hoc, jadi nanti mungkin kami sudah melakukan simulasi juga dengan menggunakan sirekap mereka tidak perlu mengisi form-form yang begitu banyak untuk diserahkan kepada saksi dan panwas di TPS,” ujarnya.
Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi