Jumat, 21 November 2025


MURIANEWS, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah mengusung kebijakan 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Dalam pemulihan itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun itu mencapai 5,0 persen hingga 5,5 persen.

“Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yakni 5,5 persen,” kata saat menyampaikan pidatonya dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/8/2021).

Meski begitu, dia meminta seluruh elemen tetap waspada. Sebab, perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis.

Pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya ,analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan Pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat.

“Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan,” katanya.

Jokowi mengemukakan, inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen. Itu menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat.

Selain itu, rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per Dolar AS, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen. Kondisi itu mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia danpengaruh dinamika global.Terlebih, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 Dolar AS per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.“Dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga,” kata Jokowi.Karena itu, lanjutnya, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. Penulis: Zulkifli FahmiEditor: Zulkifli Fahmi

Baca Juga

Komentar

Terpopuler