Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil sebagai tersangka kasus penerima dan pemberi suap. KPK juga menyebut jika dana hasil suap itu digunakan untuk safari politik menjadi calon gubernur (cagub) Riau.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Muhammad Adil menerima dana setoran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sumbernya berasal dari uang persediaan (UP) dan ganti persediaan (GU) masing-masing SKPD.

”Uang setoran tersebut kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada Adil,” katanya mengutip Kompas.com, Sabtu (8/4/2023).

Baca: Kena OTT KPK, Bupati Meranti Mengaku Khilaf dan Minta Maaf

Adapun besaran pemotongan UP dan GU ditentukan oleh Adil dengan kisaran 5-10 persen untuk setiap SKDP.

Selanjutnya, setoran UP dan GU dilakukan dalam bentuk uang tunai dan di setorkan pada Fitria Nengsih (FN) yang menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Kepulauan Meranti yang sekaligus adalah orang kepercayaan Adil.

Uang tersebut kemudian diberikan kepada Adil sebagai setoran yang diberikan lewat ajudan bupati.

”Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan Adil. Di antaranya, sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan Adil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau ditahun 2024,” kata Alex.

Baca: Kena OTT KPK, Bupati Meranti Diduga Terima Suap Pengadaan Jasa Umrah

Atas hal tersebut KPK telah menetapkan Adil dan Fitria sebagai tersangka penerima dan pemberi suap.