Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, pembentukan pansus ini tujuannya adalah untuk menelusuri sumber pidana asal dari dugaan pencucian uang itu.
”Sumber pendapatan negara, Pajak dan Bea Cukai, dan macam-macam itu kan di Kementerian Keuangan. Kalau di sananya aja nggak beres berarti APBN semua di pemerintah nggak tercapai. Maka persoalan-persoalan ini harus kita pansuskan agar pertanggungjawabannya tidak menguap seperti sekarang,” kata Desmond mengutip
, Selasa (21/3/2023).
Desmond mengatakan sejumlah persoalan sebelumnya hanya menguap begitu saja. Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mengambil langkah terkait dugaan pencucian ini usai terbentuknya Pansus.
”Kalau sekarang menguap. Kenapa menguap karena tidak ada tindakan apa-apa dari presiden, begitu. Harapannya ada tindakan yang cukup bagi presiden untuk menjaga kepercayaan publik, bahwa sumber pendapatan negaranya tidak terpercaya hari ini maka DPR harus melakukan Pansus,” terangnya.Lebih lanjut, Desmond mengatakan Pansus dibentuk agar berbagai pihak terkait dapat lebih terbuka.
”Kalau memang signifikan kenapa tidak kita pansuskan saja agar semuanya lebih terbuka. PPATK bisa terbuka, Pak Mahfud bisa terbuka, Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Bukai dan Kementerian Keuangan agar lebih jelas,” tegasnya.
Murianews, Jakarta – Komisi III DPR RI akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 trilun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terlebih, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan jika transaksi itu diduga mengarah ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, pembentukan pansus ini tujuannya adalah untuk menelusuri sumber pidana asal dari dugaan pencucian uang itu.
”Sumber pendapatan negara, Pajak dan Bea Cukai, dan macam-macam itu kan di Kementerian Keuangan. Kalau di sananya aja nggak beres berarti APBN semua di pemerintah nggak tercapai. Maka persoalan-persoalan ini harus kita pansuskan agar pertanggungjawabannya tidak menguap seperti sekarang,” kata Desmond mengutip
Detik.com, Selasa (21/3/2023).
Baca:
Soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu, Wapres: Usut Tuntas
Desmond mengatakan sejumlah persoalan sebelumnya hanya menguap begitu saja. Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mengambil langkah terkait dugaan pencucian ini usai terbentuknya Pansus.
”Kalau sekarang menguap. Kenapa menguap karena tidak ada tindakan apa-apa dari presiden, begitu. Harapannya ada tindakan yang cukup bagi presiden untuk menjaga kepercayaan publik, bahwa sumber pendapatan negaranya tidak terpercaya hari ini maka DPR harus melakukan Pansus,” terangnya.
Lebih lanjut, Desmond mengatakan Pansus dibentuk agar berbagai pihak terkait dapat lebih terbuka.
Baca:
Soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu, Wapres: Usut Tuntas
”Kalau memang signifikan kenapa tidak kita pansuskan saja agar semuanya lebih terbuka. PPATK bisa terbuka, Pak Mahfud bisa terbuka, Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Bukai dan Kementerian Keuangan agar lebih jelas,” tegasnya.
